Khilmi Zuhroni, Direktur Journal Of Social Studies BEDAH JURNAL Kemandirian Perempuan dan Kesehatan: Mengurai Hubungan yang Terlalu Seri...
Khilmi Zuhroni, Direktur Journal Of Social Studies
BEDAH JURNAL
Oleh : Khilmi Zuhroni
Sejauh ini, diskursus kesehatan masyarakat sering terfokus
pada ketersediaan layanan medis, angka cakupan imunisasi, atau kualitas
fasilitas kesehatan. Namun, sebuah kajian review terbaru Januari 2026 dalam
International Journal of Social Economics menggarisbawahi sebuah insight
penting: kesehatan perempuan tidak dapat dipisahkan dari kemandirian mereka
dalam ranah ekonomi, sosial, politik, dan budaya.
Artikel yang berjudul “Female Independence and Health
Outcomes: A Review of Economic, Social, Political, and Cultural Linkages” karya Shristy Goel dan Puneet Kumar
Arora ini berupaya menyintesiskan bukti ilmiah global yang tersebar
pada studi-studi empiris, dan menarik kesimpulan strategis yang sering kali
luput dari perhatian pembuat kebijakan: kesehatan perempuan merupakan refleksi
dari struktur sosial yang mendukung atau malah mengekang kebebasan dan
kemampuan perempuan untuk membuat keputusan penting terkait hidup mereka
sendiri.
Ekonomi: Tidak Cukup Hanya Pendapatan
Secara intuitif, perempuan dengan akses terhadap penghasilan
cenderung memiliki peluang lebih baik dalam mengakses layanan kesehatan. Namun,
kajian ini menunjukkan bahwa sekadar memiliki pendapatan tidak otomatis
menciptakan otonomi kesehatan. Kontrol atas pendapatan keluarga dan keputusan
belanja kesehatan sering kali masih didominasi struktur patriarkal di rumah
tangga. Perempuan yang secara formal bekerja atau memiliki penghasilan sendiri
belum tentu memiliki ruang untuk menggunakan sumber daya tersebut demi
kebutuhan kesehatan dirinya sendiri atau anak-anaknya.
Hal ini mencerminkan realitas di banyak negara berkembang,
termasuk Indonesia, di mana ketimpangan kendali atas pengambilan keputusan di
dalam keluarga memperlemah efek positif pemberdayaan ekonomi terhadap kesehatan
perempuan.
Norma Sosial dan Budaya: Hambatan Tak Terlihat
Lebih jauh, kajian ini menyoroti betapa norma sosial dan
budaya yang mengakar kuat sering kali menjadi penghalang jauh lebih besar
daripada kendala ekonomi semata. Dalam berbagai masyarakat, perempuan masih
dihadapkan pada stigma atau aturan tak tertulis yang membatasi mobilitas, akses
informasi, atau kebebasan untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan
tanpa persetujuan suami atau figur laki-laki lainnya.
Realitas ini bukan semata soal akses fisik ke fasilitas
kesehatan, tetapi menunjukkan bagaimana struktur budaya turut membentuk
kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kesehatan
reproduksi dan kehidupan sehari-hari. Ketika perempuan tidak memiliki suara
penuh atas tubuh dan pilihan hidupnya, hasil kesehatan yang optimal sulit
dicapai — bahkan jika layanan itu sendiri tersedia.
Partisipasi Politik: Bagaimana Suara Perempuan Mengubah
Kebijakan
Salah satu aspek yang sering kurang mendapat sorotan dalam
wacana pemberdayaan adalah keterlibatan perempuan dalam politik dan pembuatan
kebijakan. Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa ketika perempuan memiliki
representasi yang lebih kuat dalam lembaga legislatif atau pengambilan
keputusan publik, agenda kesehatan yang sensitif gender lebih mungkin
diakomodasi.
Hal ini termasuk kebijakan akses layanan kesehatan maternal,
pendidikan kesehatan reproduksi, dan jaminan sosial yang mempertimbangkan
kebutuhan perempuan — bukan sekadar sebagai bagian dari keluarga atau anak,
tetapi sebagai individu dengan hak kesehatan penuh.
Temuan utama dari kajian tersebut adalah sebuah peringatan
bagi sektor kesehatan dan pembangunan: intervensi kesehatan yang efektif tidak
bisa hanya fokus pada layanan klinis atau penyediaan fasilitas. Harus ada
pendekatan lintas sektor yang menguatkan kedudukan perempuan dalam berbagai
dimensi kehidupan.
Contohnya, meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan
ekonomi bagi perempuan harus didampingi dengan upaya mengubah norma sosial yang
meremehkan suara perempuan dalam keluarga. Demikian pula, perlu ada strategi
agar perempuan tidak hanya memiliki pendapatan, tetapi juga kontrol atas
pendapatan tersebut.
Konteks Indonesia: Refleksi dan Tantangan
Dalam konteks Indonesia, tantangan serupa juga terlihat pada
banyak studi lokal. Misalnya, penelitian dalam Jurnal Promosi Kesehatan
Indonesia menunjukkan bahwa norma patriarkal di banyak komunitas membatasi
kebebasan perempuan dalam mengambil keputusan terkait layanan antenatal, akses
fasilitas kesehatan, dan penggunaan sumber daya keluarga untuk kebutuhan
kesehatan.
Dengan demikian, memahami hubungan antara pemberdayaan
perempuan dan hasil kesehatan bukan sekadar persoalan akademis, melainkan
diperlukan untuk desain kebijakan kesehatan yang lebih sensitif budaya dan
gender. Termasuk dalam hal ini adalah intervensi yang menghormati konteks lokal
serta upaya kolaboratif antara sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan
sosial.
Menuju Kebijakan yang Berkeadilan dan Efektif
Apa artinya semua ini bagi kebijakan publik? Jika tujuan
pembangunan inklusif adalah meningkatkan kesehatan masyarakat secara
menyeluruh, maka strategi yang hanya mengukur indikator kesehatan seperti angka
imunisasi, mortalitas, atau prevalensi penyakit tidak cukup.
Kita perlu memperluas kerangka kebijakan agar memasukkan
indikator yang mencerminkan derajat kemandirian perempuan — seperti
keterlibatan dalam pengambilan keputusan keluarga, akses terhadap sumber daya
ekonomi, dan representasi dalam sistem politik. Hal ini bukan hanya soal
keadilan gender, tetapi juga soal efektivitas kebijakan kesehatan secara
keseluruhan.
Kajian review ini menjadi pengingat penting bahwa kesehatan perempuan adalah penanda kompleks dari seberapa jauh sebuah masyarakat memberikan ruang bagi perempuan untuk hidup secara mandiri, menentukan pilihan, serta mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Untuk Indonesia dan negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa, fokus pada pemberdayaan perempuan bukan hanya strategi pembangunan yang etis, tetapi juga prasyarat untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.
Tidak ada komentar